Pesisir Barat, Senin (31.1.22) - Dinas Pendidikan merupakan Subsektor yang memiliki pran-strategis di dunia pendidikan, dimana dinas ini membawahi seluruh Lembaga Pendidikan yang ada di kabupaten pesisir barat, Artinya Pejabat Kepala Dinas Pendidikan harus memiliki latar belakang birokrat yang ahli dibidangnya serta profesional dan sudah seharusnya pejabat terkait ditetapkan secara depinitif dan tentu melalui proses sesuai peraturan dan perundangan, sehingga akan terlihat jelas kinerja dan tanggung jawabnya .
Hal ini sangat menjadi sorotan publik, Dinas Pendidikan di kabupaten pesisir barat sudah bertahun tahun selalu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), ini terungkap bahwa pemerintah pesisir barat melalui tangan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) belum pernah melakukan Lelang Jabatan khusus untuk Dinas Pendidikan atau melelang jabatan Kadis Pendidikan, Setelah ditetapkanya Kadis Pendidikan terdahulu Hapzi sebagai tersangka dan mengikuti proses hukum ( sekitar tanggal 8 pebruari 2020), artinya lebih kurang dua tahun Kadis Pendidikan dijabat oleh Plt . sehingga hal seperti ini menjadi pertanyaan, Terang Direktur Eksekutif Lumbung Informasi Tepat Dan Akurat (LITA) .
Masih menurutnya Plt . Kadis Pendidikan saat ini pengganti dari Kadis Sebelumnya Sudibyo yaitu Edwin Kastolani yang merupakan pejabat Kabag Hukum di pesisir barat, dimana sebelumnya pernah menjabat Plt. Kadis DPMP ( Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon ) dan dirinya pernah mengikuti Lelang Jabatan di Dinas PMP serta mendapatkan Skor baik, tapi tidak dilantik, hal ini tentu sangat disayangkan sebab sudah seharusnya Edwin Kastolani dilantik sebagai Kadis DPMP dan secara otomatis Kabag Hukum akan dijabat oleh ASN lainya sebagai bentuk jenjang karier .
Sebaliknya Kadis PMP saat ini dijabat oleh Miswar sebagai Plt atau Pelaksana Tugas, bisa diartikan bahwa begitu banyak Kepala Ddinas yang masih Plt . Termasuk Kadis Komimfo yang notabene sudah ikut Lelang Jabatan namun hingga saat ini masih berstatus Plt , Ujar Dwi Karyanto
Ianya berharap BKD segera melakukan Lelang Jabatan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan tentu hal ini bagaimana perintah atasan yaitu Kepala Daerah,serta mendesak agar Bupati setidaknya memberikan motivasi untuk segera melantik pejabat eselon II yang sudah mengikuti lelang serta sudah memenuhi mekanisme sesuai peraturan dan perundangan, hal ini tentu agar putra daerah yang sudah memenuhi syarat bisa mengikuti jenjang karier dan pengabdian didaerahnya sendiri .
Dalam hal ini berharap Sekretaris Daerah kabupaten pesisir barat, setidaknya mampu memberikan masukan positif kepada Kepala Daerah, sehingga birokrasi bisa berjalan dengan baik serta mampu melakukan pencapaian kinerja yang lebih baik,serta maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat, Pungkasnya
D.001 / PSB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar