Dupaido.Com 11/04 ~ Sekjen Presidium Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat angkat bicara atas banyaknya persoalan yang menimpa didaerah kabupaten pesisir barat saat ini, sangat wajar dirinya melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berkuasa sehingga apapun yang menyangkut kepentingan rakyat harus didengar oleh pejabat daerah, dimana maju mundurnya kabupaten ini tentu tergantung bagaimana konsef dan sistem pengelolaan oleh pemerintah, Tegas Dwi YuliKaryanto
Dirinya begitu terpanggil untuk ikut memperhatikan pesisir barat ini, sebab begitu banyak persoalan atau permasalahan yang terjadi dan tidak bisa dianggap sepele sebab akan berdampak luas di kehidupan masyarakat pesisir barat . Serentetan permasalahan baik menyangkut kebijakan yang tidak pas maupun masalah adanya serentetan indikasi korupsi yang mulai terkuak akhir - akhir ini, diminta agar pemerintah pesisir barat bisa menerima masukan dari semua pihak, sebab apapun yang akan dibangun sudah seharusnya disesuaikan dengan aspirasi dan jaring asmara yang sudah selama ini dilakukan, dimana semua aspirasi dimaksud bersifat Botern - Up atau dari bawah keatas .
Kita mendesak pemerintah pesisir barat segera meluruskan apa yang sesungguhnya menjadi cita - cita masyarakat semua ketika akan dilakukan pemekaran, paling sederhana bahwa tujuan serta cita cita dimaksud adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum dan bukan hanya kepentingan sekelompok saja, Ungkap Dwi
Sebagai putra daerah kita sangat perihatin dengan kondisi saat ini, banyaknya aksi masyarakat yang sudah memberondong dan masuk dalam kritik keras terhadap pemerintah pesisir barat, seperti hal protes keras menyangkut penghancuran beberapa lembaga pendidikan, puskesmas yang digunakan lokasi tanah tersebut guna pembangunan lokasi perkantoran, Pemda, DPRD dan Masjid Agung, dimana sebenarnya hal ini dianggap memaksakan keinginan, sebab secara real bahwa didaerah pesisir barat masih banyak lahan atau tanah kosong, dan kenapa harus membangun perkantoran diwilayah padat pemukimam, Sesal Dwi
Dilain sisi adanya indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap pencairan anggaran di Satuan Pol-PP membuat hati masyarakat teriris, sebab terlihat bahwa ada ketidak sinkronan dalam birokrasi saat ini, dan seharusnya hal ini terjadi, secara tegas kita sangat mendukung upaya dan langkah hukum pihak Kacabjari Krui dalam pengungkapan indikasi perkara korupsi tersebut, Rakyat harus mendukung dan sekaligus mengawal proses tersebut sehingga menghindari akan adanya intervensi dari pihak tertentu, kita tegakan hukum dipesisir barat ini .
Adanya permasalahan indikasi penghancuran dan pengrusakan kawasan TNBBS diWay Haru juga menjadi sorotan Nasional bahkan Dunia, sehingga jelas bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pembangunan baik jalan maupun fasilitas lain harus disesuaikan dengan ketentuan perundangan serta aturan yang ada, sebab apapun bentuk pembangunan tetaplah menjunjung tinggi " Ramah Lingkungan" dimana disamping membangun kita harus memperhatikan lingkungan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerusakan alam . Akan hal indikasi adanya investor atau pihak tertentu yang membangun tambak diwilayah tersebut dan menimbulkan dampak lain terhadap TNBBS dimana berdasarkan informasi yang kita dapat sudah masuk ranah hukum agar masyarakat tetap mengawal proses dimaksud, sehingga apapun persoalan yang melanggar aturan negara harus dipertanggung jawabkan secara hukum, sebab yang perlu diingat bahwa aturan perundangan yang ada berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam arti bahwa pesisir barat adalah bagian dari NKRI, Tegas Dwi
Satu hal lain menyangkut adanya beberapa dinas yang menumpang aset gedung lembaga pendidikan atau SMPN.1 utara secara tegas kita mengecam bahwa hal tersebut sudah seharusnya dibenahi sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa , bisa kita lihat bahwa kondiisi SMPN1 saat ini dapat dikatakan tidak layak . Sebab itu mari kita berpikir jernih dan senantiasalah pemerintah pesisir barat bisa bertindak cepat atas appaun masalah yang dilakukan kritik oleh siapapun masyarakat yang ada dipesisir barat .
Sebagai pejuang pemekaran saya terpaksa harus angkat bicara, namun jelas dengan demikian semua elemen harus mampu mengambil nilai positif guna lahirnya solusi konfrehensif yang betul betul bermanfaat sebagai jalan keluar terbaik dari yang baik, intinya jangan sampai ada masyarakat merasakan justru kekecewaan yang ada terbalik dari cita - cita semua kita memekaran kabupaten ini, dimana tujuan awal kita adalah guna lebih mendekatkan rentang kendali, menggali potensi terpendam yang ada berdasarkan kekayaan daerah yang kita miliki tentu semata - mata guna melahirkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dimana tentu ketika potensi alam kita tergali secara baik akan membuka peluang kerja bagi masyarakat . Sehingga tidak menumpuk atau terbatas sebagai tenaga kontrak atau honor daerah, sebab dengan kondisi saat ini total kontrak sudah mencapapai nangka lebih kurang 3000 lebih dan jelas semua ini akan menjadi beban APBD kabupaten pesisir barat, Tegas Dwi
Besar harapan agar pemerintah kabupaten pesisir barat segera meluruskan semua agenda baik pembangunan maupun perbaikan sistem birokrasi yang ada, dan bertujuan akan lebih baiknya perjalanan kabupaten pesisir barat dalam mewujudkan harapan masyarakat secara umum, yaitu fakta nyata " Kesejahteraan yang nyata dan seimbang dan berimbang dirasakan secara jelas pula , dan terlebih berharap besar kepada DPRD kabupaten pesisir barat agar lebih cerdas bersikap dan mengkritik pemerintah jika kebijakan yang diambil oleh Pemkab tidak berpihak kepada rakyat, sebab bagian fungsi dan kewenangan DPRD ada dalam hal bidang pengawasan, oleh sebabnya akan lebih baik melakukan tugas dan tanggung jawab selaku wakil rakyat yang jelas dipundak wakil rakyat ada amanah besar seluruh masyarakat secara umum, Pungkas Dwi YuliKaryanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar