Pesisir Barat, Sebuah keharusan penerima barang dan jasa pemerintah ketika pekerjaan selesai dan masuk kategori PHO, maka secara hukum pihak dinas pertanian sebagai wakil pemerintah selaku pengguna anggaran harus membayar seluruh tagihan kepihak kontraktor, namun sebuah kenyataan bahwa dinas pertanian kabupaten pesisir barat belum membayar uang kepihak kontraktor hingga saat ini,sedangkan program dimaksud adalah pelaksanaan ditahun 2015 . hal ini mendapat perhatian serius LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat ( LITA ) .
Direktur Eksekutif LSM LITA angkat bicara atas persoalan dimaksud, dan indikasi tersebut bisa saja sebagai langkah yang salah besar yang telah dilakukan oleh kepala dinas pertanian pesisir barat, sebagai Lembaga yang mengapresiasi atas kebenaran, maka sudah selayaknya kinerja Kepala Dinas Pertanian dipertanyakan dan bisa saja hal ini berujung ke Hukum, sebab ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan dimaksud yaitu kontraktor .
Dwi berpendapat persoalan dimaksud harus menjadi telaah bagi semua pihak, demi kemajuan bersama kabupaten pesisir barat, dan sekecil permasalahan harus di ungkap secara hukum sesuai fakta yang ada, dan kita memiliki bukti jelas bahwa apakah ini bentuk keteledoran atau kesengajaan dari pihak terkait .
Pihaknya berharap agar kedepan sub sektor dinas pertanian tidak hanya mampu mengejar program, namun harus lebih terukur atas perencanaan, pelaksanaan sesuai waktu serta kondisi, sehingga tidak menimbulkan masalah besar dikabupaten pesisir bara.
editor : Dwi Karyanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar