BPK Diminta Audit Hasil Pelaksanaan DAK Dinas Pendidikan Pesisir Barat

PENGHANCURAN TANAMAN PARU-PARU KOTA ATAS INSTRUKSI PEJABAT DAERAH

editor : Dwi Karyanto

Pesisir Barat,  Realisasi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana DAK dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat terindikasi banyak pelanggaran, selain disinyalir menabrak aturan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2015 juga sarat indikasi KKN dimana pelaksana dilakukan oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak melibatkan pihak lembaga pendidikan dan atau pihak Komite Sekolah . 

Elemen masyarakat meminta kepada BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) wilayah Lampung segera melakukan audit lapangan secara selektif dan diyakini akan banyak sekali temuan yang pada akhirnya diperkirakan berdampak pada kerugian negara . 

Menurut keterangan yang didapat ada indikasi  intervensi dari pihak  pejabat dilingkungan dinas terkait, terutama kepihak lembaga pendidikan dalam pelaksanaanya, sehingga kuat dugaan bahwa pengkondisian pihak ketiga ada arahan jelas dari pihak pejabat teras dipesisir barat . 

BPK sudah seharusnya bekerja optimal sebab dukungan masyarakat guna pembangunan yang berasaskan kebersamaan dan pemerataan serta bebas dari KKN segera terwujud dikabupaten pesisir barat, sebab bila hal ini terjadi pembiaran tanpa koreksi serta audit yang mendalam maka jelas akan melahirkan kehancuran yang mengemuka di kabupaten yang tergolong seumur jagung dipropinsi lampung . 

Selain itu sudah selayaknya seluruh komponen birokrasi yang ada di kabupaten pesisir barat memenuhi ketentuan aturan dan hukum dalam setiap pelaksanaan tugas, apalagi dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara.