Pasar Kkrui ( 10.1.22 ) - Kemajuan kabupaten pesisir barat belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, salah satu nya banyak jalan lingkungan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pesisir barat, dapat dikatakan penataan kota belum sama sekali dilakukan di usia 7 (tujuh tahun) kabupaten pesisir barat . Ini baru wilayah kota yang mana pusat kota pemerintahan pesisir barat .
Sudah seharusnya wilayah kota didahulukan dalam hal pembangunan jalan lingkungan dan penataan kota dimana kota sebagai pusat pemerintahan akan menjadi barometer atas maju atau tidaknya sebuah daerah otonomi . Ungkap Sekjen Presidium Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Lampung .
Ianya sangat menyayangkan jalan lingkungan yang ada di seputar kota dan pusat pemerintahan tidak tersentuh pembangunan, pasalnya Dana DAK dikabupaten pesisir barat cukup besar ditahun 2021 yang lalu . Pelaksanaan Politik Anggaran setidaknya memiliki penerapan maksimal Skala Prioritas dan mendahulukan bagaimana mencermati wilayah kota agar menjadi lebih baik sebelum menjadi kabupaten, karena salah satu tujuan pemekaran tentu kelihaian merencanakan wilayah kota agar menjadi Representatif secara umum bagaimana kabupaten pesisir barat, Tegas Dwi Karyanto
Masih menurutnya, solusinya tentu instansi terkait yaitu Badan Perencanaan Daerah bersama Dinas PUPR harus sejalan dalam berpikir jernih membangun pesisir barat ini secara berkeadilan sesuai dengan perencanaan tata kota yang matang dan terukur, hal ini tentu salah satu cara umtuk keluarnya kabupaten pesisir barat dari status daerah tertinggl .
Kepedulian serta rasa memiliki oleh masyarakat akan daerah akan menjadi indikator majunya daerah, sebab tidak ada pemerintahan ketika tidak ada rakyat ( masyarakat ) yang hidup didalamnya, artinya sangat wajar adanya keterlibatan masyarakat dalam roda pembangunan ataupun adanya partisifasi masyarakat dalam kemajuan daerah sangat memegang peranan, termasuk bagaimana melahirkan kepercayaan masyarakat atas pemerintah .
Pada dasarnya Dana DAW ( Dana Alokasi Umum ) yang dikucurkan pemerintah pusat sudah sangat cukup guna membangun ketertinggalan dan melahirkan kesejahteraan masyarakat pesisir barat, sehingga tinggal bagaimana pengaturan ataupun bagaimana pemerintah menerapkan politik anggaran yang efisien dan memenuhi asas keadilan pembangunan diseluruh wilayah kecamatan yang merupakan cakupan wilayah . Tegas Dwi Karyanto
Semoga kedepan pemimpin daerah bisa mencermati segala bentuk pembanguanan dengan tetap berpegang teguh atas 5 (lima) Asfek yang ada dan tentu apapun kebijakan yang dilakukan akan baik untuk kesinambungan pembangunan di pesisir barat, kita berharap keberadaan Bappeda bisa mencermati kondisi kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi . Pungkasnya
D.001 / PSB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar