Rakyat Lampung Mendukung Pansus Money Politik Yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Lampung, Diyakini Segala Permasalahan Akan Terbongkar termasuk Sumber Uang Yang Ditebar Pasca Pilgub Lampun, Dan Lampung Dinyatakan Darurat Dalam Kondisi Demokrasi Yang Sangat Buruk Dan Cacat Hukum .
Lampung - Lemahnya pengawasan oleh pihak Panwas, dan institusi hukum dilampung dalam Pilkada Gubernur 27 Juni lalu menimbulkan banyak nmasalah dan sangat menyakitkan masyarakat lampung,n praktek "Money Politik" yang seharusnya tidak terjadi justru dilakukan oleh salah satu Cagub, jelas menimbulkan reaksi dari semua pihak yang peduli terhadap "Tegaknya Demokrasi " yang bebas politik uang, dan kita sangan mengecam kejadian dimaksud dan tentu bersama rakyat kita akan menegakan keadilan berdemokrasi diBumi Lampung, Ungkap KANADI Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pesisir Barat .
Ianya memberikan Apresiasi kepada PANSUS DPRD Propinsi Lampung yang akan digelar Kamis (05/07) mendatang, rakyat lampung harus mendukung upaya wakil rakyat dilampung yang sudah sangat peduli dengan semua persoalan atas "Buruknya" Demokrasi dilampung dimana telah "Cacat' oleh segelintir manusia yang Rakus Kekuasaan . Adapun permasalahan inti Pansus akan mengupas segala persoalan yang memiliki relevansi atas politik uang yang terjadi .
Sebagai wagra negara yang terdidik, cerdas dan menjunjung tinggi "Martabat" Demokrasi kita satukan suara guna melakukan upaya secara baik, profesional sesuai ketentuan peratutan dan perundangan yang ada, kita tidak akan membiarkan "Kebobrokan Demokrasi" dilampung ini, sehingga jelas harus semua lapisan masyarakat lampung secara bersama mengatakan "Tidak serta Melawan poraktek buruk berupa "Money Politik" sehingga kedepan akan lebih baik bagaimana sesungguhnya pemerintahan yang harus mandiri tanpa tekanan oleh pihak manapun dalam menjalankan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat lampung .
Pansus akan menghantarkan semua persoalan hasil temuan yang akurat serta dapat dibuktikan setelah dilakukan pemanggilan terhadap pihak - pihak yang dipandang perlu guna memberikan keterangan terkait adanya Money Politik yang terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut ke pihak hukum . Pungkasnya .


Tidak ada komentar:
Posting Komentar