Perkembangan Pesisir Barat Masih Mendung, Sekjen Presidium Rakyat Harus Awasi Pemerintah

Perkembangan Pesisir Barat Masih Mendung, Sekjen Presidium Rakyat Harus Awasi Pemerintah 

Dupaido.Com, Krui ~ 25/03 - Banyaknya permasalahan dikabupaten pesisir barat saat ini, mulai dari indikasi banyaknya pembangunan yang mangkrak (Tidak Selesai)belum bisa digunakan  adanya terkesampingkanya siswa yang mengikuti ujian membuat Sekjen Presidium angkat bicara dimedia sosial ini, Dwi YuliKaryanto menjelaskan bahwa pada tingkat wajar jika masyarakat mengkritik kinerja pemerintah yang diduga sangat lamban dan merealisasikan tujuan pembentukan kabupaten pesisir barat yang sejokyanya menuju pada terciftanya kesejahteraan masyarakat diseantero kabupaten paling buncit dilampung ini . 

Masih menurutnya memang tidak seperti membalikan telapak tangan dalam membangun daerah dalam ketentuan penyesuaian anggaran yang ada, namun setidaknya sudah terlihat kerangka kemajuan yang didapat diumur kabupaten yang sudah lumayan ini masuk dalam usia yang keenam tahun, Tegas Dwi 

Dwi mengatakan betapa sulitnya kita berjuang memekarkan kabupaten pesisir barat ini, banyak sekali hambatan baik dari internal masyarakat maupun dari kepentingan elit saat itu, kita tau persis bagaimana hambatan itu, dimulai dari indikasi pemberangusan dana bantuan hibah untuk panitia pemekaran dari APBD ( Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lambar ) hingga adanya dugaan tidak dilengkapinya dokumen pemekaran oleh oknum bagian dari panitia pemekaran, dan sekarang kita dicoba lagi dengan kondisi beberapa perencanaan pembangunan yang diduga sarat masalah dan bertentangan dengan kebijakan yang sudah diputuskan oleh Pj. Bupati sebelumnya, antara lain lokasi perkantoran pemda yang berpindah - pindah . 

Akibat pindahnya lokasi perkantoran tersebut, maka jelas pemerintah pusat tidak bertanggung jawab atas biaya pembangunan, walaupun semestinya pasilitas yang ada sudah cukup untuk menjalankan pemerintahan dan tidak harus menarik posisi awal pembangunan kantor baik pembangunan kantor DPRD maupun Kantor Pemkab, dimana perencanaan pembangunan dengan letak saat ini sudah menelan banyak biaya untuk mengganti rumah masyarakat, sebab lokasi merupakan pemukiman padat masyarakat lingkungan . 2 kelurahan pasar krui, dimana hingga saat ini proses ganti rugi belum selesai . 

Sebagai akibat pembangunan kedua kator tersebut ikut memusnahkan dua lembaga pendidikan tertua dan bersejarah dikrui pesisir barat, yaitu gedung SDN. 3 Pasar Krui dan satunya Gedung SMPN . 1 Krui dimana siswa atau murid dari kedua lembaga pendidikan tersebut harus menumpang dilembaga pendidikan lainya dalam arti tidak ada gedung, dalam hal ini tentu sebuah kelalaian dari pemerintah, seharusnya begitu ada rencana penggunaan lokasi tersebut maka secara langsung harus merencanakan pembangunan atau mengganti gedung baik SDN. 3 maupun SMPN. 1 Krui .

Lanjut Dwi, kejadian yang seharusnya terhindarkan baru baru ini adanya siswa SDN. 3 yang belajar diluar ruangan akibat pintu ruangan terkunci, hal ini tentu membuat dunia pendidikan tercoreng, hal ini secagai orangtua murid tentu mengecam sekali kejadian dimaksud, dan meminta Sekda Pesisir Barat segera bertindak mencopot Pejabat didinas pendidikan sebagai bentuk tindakan administrasi terhadap kelengahan pejabat yang sangat berwenang didalam dunia pendidikan dalam hal bertanggung jawab atas pencerdasan generasi penerus bangsa . 

Kita minta Sekda pesisir barat tidak ragu ragu bertindak, dan selanjutnya DPRD pesisir barat harus turun kelapangan guna mengawasi dan menggali atas hal tersebut, dilain hal kegagalan pembangunan SMPN.1 yang sedianya dilokasikan di pasar ulu krui, namun ada sikap DPRD yang menilai tidak layak agar lebih dalam dipelajari, sehingga tidak terkesan adanya hambatan pembangunan sebab hal ini sangat miris sekali terdengar , Tegas Dwi 

Masih banyaknya persoalan lain, seharusnya pemerintah pesisir barat bisa bertindak cepat, diantaranya terbengkalainya pembangunan gedung DPRD yang sudah menghabiskan anggaran cukup besar lebih kurang 35 Milyar namun belum layak pakai atau belum bisa digunakan, semua ini adalah masalah yang harus dihadapi dengan cara penyelesaian segera dan tepat sehingga tidak membuat kemelut dimasyarakat luas dan mempertanyakan kinerja pemerintah.

Adanya tenaga kontrak yang sudah melampaui ambang batas berkisar 3.021 orang dan semua tentu akan menjadi beban APBD dan beban rakyat, harusnya dikaji kembali, sebab dilapangan kebanyakan tenaga kontrak tidak memiliki meja di ruang kantor dan terindikasi menyebabkan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran, sementara saat ini pemerintah harus berjuang dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih penting dan terlebih harus menjadi skala prioritas daerah guna mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) .

Jujur bahwa potensi daerah peisir barat sangat kaya sehingga melebihi dari standar ukuran jumlah penduduk, dimana berkisar 150 ribu jiwa, dan apabila potensi daerah seperti halnya potensi laut yang ada, maka jelas akan mampu menciftakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan tidak hanya tertumpu pada kesempatan kerja sebagai tenaga kontrak di pemerintahan, Punkas Dwi