Pekerjaan PT. Way Mincang, Peningkatan Jalan Labuhan Jukung - Pasar Mulya Pesisir Tengah

KONDISI PEMBANGUNAN JALAN LBUHAN JUKUNG - PASAR MULYA YANG SAAT INI MASIH BERJALAN

DUPAIDO.COM - Paket Glondongan sebesar 16 Milyard dikabupaten pesisir barat diera pemerintahan Pejabat Bupati Qodratul  yang dikonsentrasikan pada peningkatan pembangunan jalan dibeberapa ruas atau beberapa kecamatan, diantara nya kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Utara, mendapatkan perhatian khusus elemen, pasalnya proyek yang bersifat Gelondongan sangat berat indikasi KKN didalamnya, Termasuk Indikasi Gratifikasi terhadap pihak - pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam urusan pemenangan tender serta hal lain guna memuluskan pemenang dan hal ini harus diungkap sesuai fakta hukum, termasuk didalamnya menyangkut kwalitas hasil pembangunan harus dilakukan pengawasan ketat oleh semua pihak, Ungkap Korwil Pesisir Barat LSM - LITA . 

PLANG NAMA PROYEK

INDIKASI  TERJADI PERUBAHAN PANJANG DARI 320 METER MENJADI 80 METER UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LABUHAN JUKUNG - PASAR MULYA

Pihaknya telah mengumpulkan data - data terkait proyek tersebut serta berharap kepada pihak pemerinth untuk mendengar aspirasi yang dikumandangkan oleh elemen yang masih memiliki sikap peduli terdadap daerah pesisir barat . 


Terindikasi menurut analisa sementara akan terjadi banyak permasalahan, termasuk disebabkan lemahnya pengawasan oleh pihak Dinas PUPE Pesisir Barat, dari anggaran atau pagu anggaran senilai 16 Milyar dan terdiri dibeberapa wilayah ( Tidak satu hamparan ) jelas akan mempengaruhi sistem kerja dan pengawasan . Bahkan hal yang melatar belakangi keharusan paket ini disatukan anggaranya harus diungkap, sebab alasan pihak perencana pembangunan dan pihak penerima barang dan jasa harus dikuatkan dengan aturan yang ada serta sisi kelayakan penganggaranpun harus dikaji, sehingga akan jelas apakah didalamnya berat dugaan unsur mencari keuntungan pihak penyelenggara pemerintah dalam proyek ini harus diungkap secara baik dan benar oleh institusi hukum, dan yang jelas semua menganut paham " Praduga Tak Bersalah " Tegas Indra . 

Seperti pembangunan jalan labuhan jukung - pasar mulya, terlihat bahwa pihak perencana tidak menelusuri secara detil akan hal dilapangan, adanya kedua pohon kelapa ini seharusnya sudah dilakukan pembebasan sehingga saat pelaksana akan melakukan kegiatan pekerjaan tidak terkendala . 

DPRD pesisir barat diminta pro-aktif melakukaan pengawasan sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban selaku anggota legislatif sekaligus sebagai wakil rakyat, sangat wajar turun kelapangan dan selanjutnya memanggil pihak PU, Konsultan, Pelaksana, Bahkan Pejabat Bupati bila diperlukan guna didengar keteranganya menyangkut persoalan tersebut , Pungkasnya .