PESISIR BARAT ( 07/04/15 ) - Proyek pembangunan bedah rumah nelayan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Koperasi dikabupaten pesisir barat menuai masalah, pasalnya diduga pelaksana dalam melakukan pekerjaan asal jadi, diantara indikasi pihak pelaksana melakukan pembangunan dengan tidak memperhatikan kwalitas dan terindikasi hanya mencari keuntungan, berat dugaan material pasir mengambil dari lokasi, pemasangan besi slot tidak tertanam ke pondasi dan atau hanya menggantung , adukan cor untuk besi sangat meragukan ada dugaan adukan tidak memperhitungan standar yang sebenarnya .

Lokasi tidak layak dilakukan pembangunan tersebut, sebab merupakan daerah berstruktur pasir yang sangat labil, termasuk penggalian untuk pondasi juga terindikasi tidak memenuhi syarat , kedalaman pondasi hanya lebih kurang 50 centi meter ditambah slot 20 centi meter , dimana pemasangan slot menggantung diatas pondasi tanpa adanya stack besi kedalam pondasi awal . 

diperkirakan apabila bangunan dimaksud tetap pada posisi lokasi saat ini, maka karena krui atau pesisir barat rawan gempa bumi, maka bangunan dimaksud akan mengalami retak dan bahkan roboh, sehingga dikemudian hari akan melahirkan korban jiwa bagi penghuninya . Solusi yang terbaik adalah pindahkan lokasi bangunan dimaksud kedaerah yang lebih baik, dan untuk diketahui bahwa bangunan tersebut berdiri diatas tanah pemerintah seluas lebih kurang 10 Ha . Dimana tanah dimaksud merupakan hibah pemerintah propinsi lampung ke kabupaten pesisir barat .

Atas pelaksanaan pembangunan yang terindikasi " Amburadul " diminta kepada pihak Departemen Kelautan Dan Perikanan Pusat untuk turun ke Krui guna pengawasan, inspektoran pesisir barat diminta segera bertindak, selain itu pihak elemen akan segera melaporkan masalah ini ke pihak institusi hukum guna penyidikan atas indikasi korupsi, gratifikasi didalamnya sehingga pesisir barat dalam membangun terbebas dari upaya pihak - pihak yang akan merusak kondisi daerah dan tanpa pandang bulu termasuk siapapun pejabat yang melanggar hukum harus diseret secara hukum berdasarkan asas "Praduga Tidak Bersalah " 

Dalam Hal ini LSM Lumbung Informasi Tepat Akurat akan melakukan pemantauan dilapangan secara berkala guna memberikan sumbangsih terhdp penyelenggaraan pembangunan di krui pesisir barat , Pungkas Direktur Eksekutif .