Dinas PU Pesisir Barat Diduga Bermasalah Atas Mark-Up I Dupaido I Online

Surat Perjanjian Kontrak Pedistrian /Drainase Labuhan Jukung Pesisir Barat

Krui ( 16/04) Pembangunan penataan labuhan jukung yang terindikasi tidak memiliki perencanaan namun tetap dilakukan oleh pemerintah pesisir barat, dan dapat dikatakan dipaksakan sesuai selera bupati ( Pj.Bupati ) saat dijabat qodratul , hal dimaksud dilihat dari adanya Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 08/DPRD-PB/KEP/2015, Tanggal 31 Juli 2015 Tentang Persetujuan terhadap kegiatan yang mendahului Anggarap Pendapatan Dan Belanja Perubahan Kab . Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015, DPA Kegiatan Penataan Labuhan Jukung Nomor : 1.03.1.03.01.01.32.02.5.2 tanggal 31 Juli 2015 . 

Dapat diduga bahwa kegiatan tersebut jelas hanya berdasarkan selera Pj. Bupati dan adanya indikasi kerjasama yang tidak wajar dilakukan, dan dalam prakteknya apabila dilihat dari Pagu Anggaran adanya indikasi Mark-up yang sangat menonjol , lebih jauh dapat diperkirakan adanya dugaan "Korupsi " berjamaah dalam lingkar pemerintahan kabupaten pesisir barat .

LSM - LITA meminta kepada institusi hukum agar serius melakukan pemeriksaan atas perkara dimaksud, serta segera menetapkan tersangka dalam indikasi Mark - Up anggaran serta melanggar Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 sebab didalmnya berat dugaan adanya KKN atau pengkondisian atas pelaksana dan adanya keputusan yang menguntungkan Keluarga . Kroni dan pihak tertentu oleh Bupati serta jajaran dinas terkait . 

Permasalahan Labuhan Jukung proyek penataan labuhan jukung sudah dilakukan pemeriksaan oleh institusi hukum, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga perlu keseriusan dalam hal ini sebab sangat berat dugaan adanya indikasi korupsi dalam penyelenggaraan anggaran proyek dimaksud .