Editor: Redaktur
PESISIR BARAT - Protes sangat gencar dilakukan oleh elemen atas pembangunan objek wisata labuhan jukung, selain tidak memiliki standar perencanaan pembangunan dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup, hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pencari Fakta LSM - LITA .
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah khususnya dinas Pekerjaan Umum, sebab apabila dibiarkan, maka situasi objek wisata akan berubah menjadi kalangan atau pasar tradisional .
Dilain sisi Direktur Eksekutif LSM - LITA perlu mengingatkan pemerintah pesisir barat agar segala hal menyangkut pembangunan harus direncanakan dengan benar, pihaknya mengetahui bahwa dana pembangunan objek wisata labuhan jukung merupakan pengalihan anggaran pembangunan PL yang diera Kherlani selaku Penjabat sudah terencana dengan baik, dan hal ini tentu ada indikasi pelanggaran.
Dwi mengatakan bahwa selain itu warga masyarakat pesisir barat sangat dirugikan atas kebijakan Qodratul selaku pejabat bupati, dimana seharusnya warga masyarakat disemua kecamatan dalam cakupan wilayah pesisir barat merasakan pembangunan ternyata harus hangus dan pupus harapan mereka, sebagai dampak dari pengalihan tersebut banyak pihak juga yang dirugikan seperti halnya Kontraktor .
Atas dugaan pengalihan anggaran tersebut, pihak terkait DPRD pesisir barat harus melakukan evaluasi dalam hal pengawasan anggaran dan penggunaan uang negara, sebab penggunaan uang negara harus dilakukan secara baik serta transparan dan penuh tanggung jawab, Tegas Dwi Karyanto .
Pemerintah pusat diharapkan ikut berperan dalam segala bentuk penggunaan anggaran dipesisir barat, dan kami menilai pengalihan anggaran tersebut tidak memenuhi unsur skala prioritas dalam pembangunan , Pungkasnya .
Sumber : Masyarakat Pesisir Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar